Mengapa Setiap Tahun, Dana Desa Bermasalah?

Kamis, 12 April 2018 | Dilihat: 26 kali

Ada 6.497 desa di Aceh yang terdaftar sebagai penerima dana desa 2018. Namun, dari jumlah itu baru 430 desa yang menerima dana tahap I 2018, selebihnya belum jelas bagaimana nasibnya. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, Prof Dr Amhar Abubakar MS, penyebab utama adalah desa-desa itu belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana tahun 2017. “Selain itu, banyak kabupaten/kota yang belum menetapkan peraturan bupati/peraturan wali kota mengenai pembagian dana desa 2018.”

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Aceh antara lain, meminta kepada 1.836 pendamping dana desa agar membantu pembuatan LPJ 2017 dan menyusun program APBDes 2018. “Kalau dua hal itu tidak dibuat dan dilaporkan, tidak bisa menerima dana desa 2018, baik tahap I 20 persen serta tahap II dan III masing-masing 40 persen,” kata Amhar.

Sedangkan kepada daerah yang belum menyalurkan sedikit pun dana desa 2018, Amhar meminta bupati/wali kota proaktif bersama Kepala Dinas PMG untuk menyelesaikan masalah agar penarikan dana desa tahap I bisa dilakukan pada April ini.

Apa yang terjadi hari-hari ini terkait pengelolaan dana desa sama dengan yang terjadui trahun 2017 dan tahun 2016. Persoalan yang terjadi, terutama hambatannya, sama saja setiap tahun. Artinya, tidak ada kemajuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana desa, mulai di tingkat perencanaan di desa, pembinaan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota serta provinsi.

Di desa, hingga kini masioh terjadi kebingungan di antara aparat desa dalam mengunakan dana itu. Penyebabnya, regulasi yang harusnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa keluhatannya sangat kurang dipahami. Apakah karena kurang sosialisasi atau lantaran SDM di desa yang tak mampu memahaminya.

Yang jelas, menurut hasil pantauan banyak pihak, Tim Perencana Pembangunan Desa yang dipimpin Sekretaris Desa umumnya belum maksimal dalam memahami teknik perencanaan desa. Ada program/kegiatan yang dipaksakan. Lalu, ada pula pihak yang bertindak sebagai konsultan atau tenaga ahli bukan berasal dari desa yang membuat dokumen perencanaan kegiatan.

Parahnya lagi, banyak juga desa yang tidak mengindahkan peraturan penyusunan dan penggunaan dana desa. Ada beberapa program kegiatan yang dimarkup. Bahkan, ada pula proyek atau kegiatan fiktif. Lalu, tak sedikit pula dana desa itu yang raib dibawa kabur oleh oknunm keuchik atau oknum aparat desa lainnya. Di antara keuchik danm oknum aoparat desa itu kini ada yang sedang berurusan dengan polisi, ada yang dalam penyidikan jaksa, dan ada pula yang tengah berurusan dengan pengadilan dalam perkara dana desa.

Ada dua hal yang kita sampaikan. Pertama, secara umum terindikasi aparatur pemerintahan desa belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dana itu secara cermat dan tepat guna. Karena itu, program-program peningkatan kapasitas mereka yang kurang berjalan setiap tahun, harus diperhatikan kembali secara serius. Apalagi, proses pendampingan mereka oleh para profesional pun belum memadai. Ada kesan juga, para profesional ini belum memahami tugas dan fungsinya.

Itulah yang harus dibenahi agar dana desa tak lagi macet setiap tahun. Sebab, sesungguhnya jika dana desa itu bergulir tepat waktu dan tepat sasaran, kita yakin ekonomi dan wajah desa akan semarak.

Narator:
Editor: RA Karamullah